Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII), Arfianto Purbolaksono, mengingatkan agar para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tetap menjaga independensi menjelang penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg. Menurutnya, meskipun tekanan publik terkait penanganan perkara PHPU Pileg tidak sebesar PHPU Pilpres, para hakim harus tetap waspada dan tidak lengah.
Proses penanganan perkara PHPU Pileg diprediksi akan sangat dinamis karena melibatkan pihak yang berkepentingan tidak hanya antarpartai, tetapi juga internal partai. Keputusan para hakim MK dianggap krusial, sehingga penting bagi mereka untuk tetap menjaga kualitas putusan dan kepercayaan publik melalui independensi.
Arfianto menekankan bahwa intensitas penanganan perkara PHPU Pileg yang cukup banyak akan menjadi ujian bagi para hakim, meskipun tidak mendapat sorotan sebesar PHPU Pilpres. Keberadaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) diharapkan dapat mendorong pengawasan internal terhadap para hakim MK.
Menyikapi pengumuman putusan PHPU Pilpres 2024 yang dijadwalkan pada 22 April 2024, Arfianto menegaskan agar semua pihak menerima putusan tersebut karena sudah final dan diputuskan melalui jalur konstitusional. Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang melanggar konstitusi dengan menolak putusan tersebut.
Dua perkara PHPU Pilpres 2024 yang diajukan antara lain permohonan dari paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. Pengucapan putusan atau ketetapan dari proses PHPU Pilpres 2024 dijadwalkan oleh MK pada 22 April 2024.
Penulis: Nadia Putri Rahmani
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024