Menteri Keuangan Sri Mulyani percaya bahwa forum di Mahkamah Konstitusi (MK) adalah salah satu cara untuk merawat nalar publik dengan mendiskusikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, Sri Mulyani menyatakan bahwa forum di MK adalah sarana untuk menjelaskan bagaimana APBN dapat menjadi alat gotong royong bagi anak bangsa. Menurutnya, diskusi di forum MK dapat mendorong refleksi nasionalisme dan partisipasi masyarakat, terutama generasi muda, dalam kehidupan publik yang baik.
Sri Mulyani menekankan pentingnya manajemen dan transparansi dalam pengelolaan APBN sebagai instrumen penting dalam mencapai tujuan bernegara. Ia menjelaskan bahwa APBN harus dikelola dengan tanggung jawab, transparan, dan akuntabel, serta menjadi sarana bagi seluruh elemen bangsa untuk berkontribusi.
Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa Indonesia telah berhasil menjaga instrumen APBN secara kredibel dan sehat meskipun banyak negara lain mengalami krisis ekonomi, sosial, dan politik akibat pengelolaan APBN yang buruk. Ia menegaskan bahwa prestasi ini harus terus dijaga untuk mencapai tujuan bernegara.
Dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024, empat menteri Kabinet Indonesia Maju, termasuk Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, dipanggil untuk memberikan keterangan kepada hakim konstitusi. Mereka akan memberikan klarifikasi lebih lanjut terkait perkara PHPU yang diajukan oleh tim hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan tim hukum Ganjar Pranowo-Mahfud Md.