Wakil Kapten Tim Pemenangan Anies-Muhaimin meminta keempat menteri yang dipanggil Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memberikan kesaksian dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) agar bersikap kooperatif.
Keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
“Saya kira siapa pun yang diundang untuk memberi keterangan atau menjadi saksi, wajib untuk hadir,” ujar Sudirman di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa.
MK telah menjadwalkan pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 pada Jumat, 5 April. Keempat menteri yang dipanggil adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
MK memandang penting untuk mendengarkan keterangan dari keempat menteri tersebut, bukan sebagai bentuk akomodasi kepada permohonan dari kedua kubu pasangan calon yang terlibat dalam perselisihan hasil pemilu.
MK juga menjadwalkan pemanggilan untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pemanggilan dilakukan karena hakim konstitusi menganggap keterangan mereka penting untuk perkara perselisihan hasil pemilu.
Usulan-usulan dari berbagai pihak terkait pemanggilan para menteri akan dipertimbangkan secara cermat oleh MK dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.
