Kementerian Dalam Negeri menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan dalam upaya terus menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Hal ini disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Babel Tahun 2025 di Pangkalpinang, Kepulauan Babel pada Senin (1/4).
“Pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, penurunan angka kemiskinan terhitung baik. Kita memerlukan strategi yang melibatkan multi aktor dan sektor dengan basis data kemiskinan yang presisi sehingga penanganan menjadi lebih tepat sasaran,” kata Yusharto.
Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang dapat menekan angka kemiskinan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Babel diminta melakukan sinkronisasi target pembangunan dengan pemerintah pusat secara sistematis, efektif, dan efisien.
Pemerintah juga mengingatkan agar Pemprov Kepulauan Babel menyusun perencanaan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 yang sedang disusun oleh pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Prioritas pembangunan Pemprov Kepulauan Babel pada tahun 2025 termasuk pembangunan ekonomi, lingkungan, wilayah, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus mendukung RKP tahun 2025.
Yusharto juga mengapresiasi capaian kinerja Pemprov Kepulauan Babel yang menunjukkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 74,09. Meskipun masih sedikit di bawah rata-rata nasional, peningkatan IPM memerlukan kolaborasi lintas sektor dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat membantu Provinsi Kepulauan Babel untuk terus meningkatkan capaian kinerja dan mencapai pembangunan berkelanjutan demi menurunkan angka kemiskinan di daerah.