Darurat militer adalah status hukum di mana sebagian atau seluruh wilayah negara dinyatakan dalam keadaan bahaya. Dalam kondisi ini, kendali keamanan dan ketertiban akan dialihkan kepada pihak militer karena situasi dianggap membutuhkan penanganan khusus. Keadaan tersebut biasanya diberlakukan ketika ancaman yang muncul tidak dapat ditangani secara efektif oleh aparat sipil.
Penyebab diberlakukannya darurat militer dapat diterapkan apabila keamanan atau ketertiban hukum di seluruh atau sebagian wilayah negara terancam oleh pemberontakan, kerusuhan, atau akibat bencana alam sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa. Selain itu, timbul perang atau bahaya perang, atau dikhawatirkan pelanggaran wilayah negara dengan cara apa pun juga. Darurat militer memiliki sejumlah dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat dan negara seperti pembatasan hak sipil, penguasaan properti dan infrastruktur, pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial, serta penegakan hukum yang ketat.
Sejarah penerapan darurat militer di Indonesia mencakup beberapa peristiwa, salah satunya di Timor Timur pada tahun 1999 dan Aceh pada tahun 2003-2004. Darurat militer merupakan langkah ekstrem yang diambil pemerintah untuk mengatasi ancaman serius terhadap negara. Meskipun bertujuan menjaga stabilitas nasional, kebijakan tersebut kerap membawa konsekuensi yang luas pada masyarakat. Oleh karena itu, keputusan memberlakukan darurat militer harus melalui pertimbangan matang serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
