Demonstrasi yang terjadi belakangan ini telah menimbulkan dampak serius dalam dunia politik Indonesia. Beberapa partai politik mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan lima anggota DPR RI yang dianggap telah melanggar etika dan merugikan perasaan masyarakat. Keputusan ini diumumkan setelah pertemuan strategis di Istana Kepresidenan Jakarta, di mana Presiden Prabowo Subianto memimpin diskusi dengan pimpinan lembaga negara dan ketua umum partai politik pada Minggu (31/8).
Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa partai politik telah bertindak nyata dengan mencabut keanggotaan, mengurangi tunjangan, dan memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri bagi anggota dewan yang terbukti bersalah. Langkah konkret ini dimulai sejak 1 September 2025 sebagai bentuk tanggapan terhadap pernyataan dan tindakan yang dianggap merugikan rakyat yang dilakukan oleh anggota DPR yang bersangkutan.
Di antara lima anggota DPR yang diberhentikan adalah Ahmad Sahroni dari Partai NasDem, Nafa Urbach juga dari Partai NasDem, Eko Patrio dari Partai Amanat Nasional, Uya Kuya dari Partai Amanat Nasional, dan Adies Kadir dari Partai Golkar. Mereka dinyatakan dinonaktifkan karena pernyataan atau tindakan yang dinilai tidak pantas dan tidak mencerminkan kinerja yang seharusnya dari seorang anggota dewan.
Langkah tegas ini diharapkan dapat menenangkan masyarakat dan memperkuat komitmen para wakil rakyat dalam mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa kebebasan berpendapat tetap dijamin selama disampaikan dengan damai sesuai dengan undang-undang dan norma-norma internasional yang berlaku. Tidak hanya sebagai sebuah teguran, penonaktifan anggota DPR ini juga dapat dianggap sebagai bentuk tanggung jawab dan disiplin dalam menjaga etika politik dan kepercayaan publik.
