Pemerintah Indonesia telah mendirikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai langkah percepatan untuk menyelesaikan paradoks yang ada di Indonesia. Potensi sumber daya alam yang besar di Indonesia, seperti deposit nikel terbesar di dunia dan pasar sawit dunia, masih belum optimal dikembangkan akibat ketimpangan dan ketidakmerataan. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mengakhiri paradoks tersebut dengan fokus pada penguasaan sumber daya alam sesuai dengan mandat Pasal 33 UUD 1945 melalui lembaga investasi baru, Danantara. Melalui Danantara, Indonesia berharap dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, meningkatkan nilai tambah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Konsolidasi kekayaan dan kekuatan negara melalui Danantara diharapkan dapat mempercepat pembangunan sektor strategis seperti industri hilirisasi nikel dan kobal, pengembangan kecerdasan buatan, serta pembangunan kilang minyak. Dengan aset senilai Rp14 triliun yang dikelola oleh Danantara, diharapkan Indonesia dapat mencapai tujuan sebagai negara maju dengan kesejahteraan merata pada tahun Emas 2045. Diluncurkannya Danantara sebagai hadiah ulang tahun ke-80 Indonesia diharapkan dapat menjadi pendorong utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Hilirisasi sumber daya alam dianggap sebagai kunci menuju kemajuan yang lebih baik dan percepatan pembangunan yang signifikan sebagai upaya Indonesia untuk mengakhiri paradoks yang telah lama melanda negara ini.
