Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meningkatkan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi untuk transportasi kereta api pada tahun 2025, sebagai bagian dari dukungan terhadap visi besar Astacita Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini diumumkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, yang menegaskan pentingnya transportasi kereta api sebagai moda massal yang efisien, hemat energi, ramah lingkungan, dan aman. Peningkatan kuota BBM subsidi ini didukung oleh Vice Presiden Public Relations KAI, Anne Purba, sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan cita-cita Astacita dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan transportasi publik yang efisien serta ramah lingkungan.
Pada tahun 2025, alokasi kuota BBM Subsidi untuk KAI ditetapkan sebesar 209.809 kiloliter (KL), dengan pemisahan jumlah secara detail untuk berbagai jenis kereta. Distribusi kuota tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan operasional masing-masing Daerah Operasi (Daop) dan Divisi Regional (Divre) KAI. KAI menyambut baik peningkatan kuota subsidi ini sebagai bentuk kepercayaan pemerintah terhadap moda transportasi kereta api. Anne menekankan pentingnya transparansi dan efisiensi operasional dalam pemanfaatan kuota tersebut untuk menjamin kelancaran operasional kereta api dan mendukung pengembangan ekonomi daerah.
Selain untuk mendukung operasional harian, kuota BBM subsidi juga akan digunakan untuk pengembangan jalur baru, termasuk proyek KA Perintis Makassar-Parepare. Dengan demikian, transportasi kereta api diharapkan terus menjadi bagian dari solusi ekosistem transportasi yang berkelanjutan di Indonesia. KAI mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah dan BPH Migas atas kepercayaan yang diberikan, dan menyatakan komitmennya untuk terus menyediakan transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan. Kolaborasi strategis antara pemerintah dan BUMN diharapkan dapat mencapai cita-cita besar bangsa dalam pengembangan transportasi yang murah dan ramah lingkungan.
