Proses Seleksi Calon Pimpinan KPK

Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) telah merampungkan tahap wawancara terhadap para Calon Pimpinan (Capim) KPK. Beragam pertanyaan diajukan untuk menggali kapasitas, integritas, serta pandangan strategis calon pimpinan dalam memperkuat lembaga antirasuah ini di tengah tantangan yang semakin kompleks.

Isu Etika: Tantangan Utama Pimpinan KPK

Masalah etika belakangan ini menjadi sorotan tajam di tubuh KPK. Kasus pemberhentian Ketua KPK, Firli Bahuri, pada akhir tahun 2023, menunjukkan bahwa penerapan standar etika masih lemah. Oleh karena itu, integritas para capim KPK menjadi faktor penting yang dipertimbangkan Pansel.

Pada saat yang sama, kinerja KPK juga menjadi isu yang krusial. Menurut Transparency International, skor Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2023 adalah 34, menempatkan Indonesia di peringkat 115. Angka ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi, di mana KPK menjadi motor penggeraknya, masih belum optimal.

OTT: Efektifkah untuk Pemberantasan Korupsi?

Meski sering kali operasi tangkap tangan (OTT) menjadi sorotan publik, peneliti dari Universitas Janabadra dan Universitas Gadjah Mada, Oktavianto dan Abheseka, menyatakan bahwa OTT saja belum cukup. Dalam artikel yang mereka terbitkan di Jurnal Antikorupsi Integritas, disebutkan bahwa meski OTT efektif untuk menangkap pelaku, kontribusinya dalam memperbaiki sistem dan mencegah korupsi di tingkat kebijakan masih minim.

Pandangan Agus Joko Pramono dan Luhut Binsar Panjaitan tentang Kinerja KPK

Pada acara peluncuran Simbara bulan Juli 2024, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menyebut bahwa OTT yang dilakukan KPK sebagai sesuatu yang “kampungan”. Pernyataan ini menimbulkan berbagai reaksi, terutama dari para Capim KPK yang tengah mengikuti proses seleksi.

Salah satu Capim KPK, Agus Joko Pramono, menegaskan bahwa transparansi di tubuh KPK harus ditingkatkan untuk mengatasi berbagai penilaian negatif yang berkembang di publik. “Saya berusaha untuk menyampaikan bahwa transparansi itu penting, sehingga berita negatif dapat dengan mudah dieliminasi,” jelasnya dalam wawancara dengan Pansel pada 17 September 2024.

Rekam Jejak Agus Joko Pramono: Integritas dan Transparansi

Pernyataan Agus Joko Pramono tersebut tidak lepas dari pengalaman panjangnya di dunia audit keuangan. Agus pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan selama tujuh tahun memimpin Majelis Kode Kehormatan dan Etik (MKKE) BPK. Selama masa tersebut, ia berhasil membangun komunikasi yang baik dengan berbagai lembaga, media, serta publik.

Di level internasional, Agus juga memiliki rekam jejak yang patut diapresiasi. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Delegasi pada General Assembly ke-31 di International Maritime Organization (IMO) pada Desember 2019. Selain itu, Agus juga aktif berbicara di forum global seperti The 3rd South East Asia Forum on Implementation of the Sustainable Development Goals di Bangkok, Thailand (Oktober 2019) dan UNDESA IDI Joint Meeting on SAI Contributions to the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals di New York, Amerika Serikat (Juli 2019).

Keberanian dalam Mengedepankan Transparansi

Agus Joko Pramono dikenal berani dalam mengungkapkan seluruh rekam jejaknya secara transparan selama proses seleksi Capim KPK, hal yang jarang dilakukan oleh calon-calon lainnya. Keberanian ini menunjukkan komitmen Agus terhadap transparansi dan integritas lembaga. Dengan keahlian dan kapasitas kepemimpinan yang diakui secara nasional maupun internasional, Agus dinilai mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK serta memperkuat peran lembaga ini dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.