Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan bahwa transformasi digital yang berkelanjutan harus memberikan manfaat langsung dan kontribusi nyata bagi masyarakat di Asia Tenggara atau ASEAN. Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudiana, mengatakan bahwa fokus transformasi digital harus diperuntukkan bagi masyarakat yang terpinggirkan dan memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan.
“Transformasi digital harus mencakup masyarakat yang terpinggirkan, termasuk yang sebelumnya dianggap tidak dapat dijangkau oleh layanan keuangan,” ujar Putu dalam keterangan resminya. Ia juga menjelaskan bahwa Indonesia turut menyuarakan hal tersebut dalam forum tripartit ASEAN’s Digital Economy & Cyber Resilience di Brunei Darussalam.
Meskipun forum tersebut lebih menekankan pada keamanan dalam ranah digital, Putu menegaskan bahwa parlemen ASEAN harus mendorong pemerintah untuk menjadikan transformasi digital sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap agar upaya tersebut juga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan.
Putu juga mencatat pentingnya dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menghadapi era digitalisasi di berbagai sektor. Dukungan ini dianggap krusial mengingat potensi ekonomi digital yang besar. Melalui forum ini, diharapkan semua pihak dapat bersatu untuk memastikan bahwa transformasi digital benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di garis kemiskinan.
Artikel ini ditulis oleh Bagus Ahmad Rizaldi dan disunting oleh Tasrief Tarmizi.
