Pakar ilmu pemerintahan Universitas Padjadjaran, Dede Sri Kartini, menegaskan bahwa pengganti Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) harus saling melengkapi. Menurutnya, pengganti Kepala dan Wakil Kepala OIKN harus mampu bekerja sama untuk menarik investor karena anggaran pembangunan IKN sebagian besar berasal dari skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi langsung. Hingga 80 persen pendanaan berasal dari sumber tersebut, sementara 20 persen sisanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dede juga menekankan bahwa sosok yang menggantikan Kepala dan Wakil Kepala OIKN harus memiliki pemahaman yang baik tentang perencanaan pembangunan fisik. Mereka juga harus mengerti laporan pertanggungjawaban keuangan agar dapat menghindari kasus korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia memberikan peringatan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, beserta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Raja Juli Antoni, yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala dan Wakil Kepala OIKN. Dede menegaskan bahwa tugas besar bagi keduanya adalah menarik investor ke IKN serta membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat adat di sekitar IKN.
Sebelumnya, Kepala OIKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Dhony Rahajoe mengundurkan diri dari jabatan mereka. Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, mengumumkan pengunduran diri keduanya dan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Keputusan Presiden untuk mengangkat Basuki Hadimuljono sebagai Plt. Kepala OIKN dan Raja Juli Antoni sebagai Plt. Wakil Kepala OIKN.
Artikel ini ditulis oleh Rio Feisal dan disunting oleh Laode Masrafi. Hak cipta © ANTARA 2024.