Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah di Papua untuk segera memenuhi kebutuhan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Menurut Tito, ketersediaan anggaran adalah salah satu tugas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.
Tito mengatakan bahwa pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran sejak tahun 2022 kepada semua daerah untuk mempersiapkan koordinasi dengan KPUD, Bawaslu daerah, Polri, TNI, dan jajaran lainnya untuk menyiapkan pembiayaan. Pembiayaan Pilkada berasal dari APBD yang direalisasikan dalam dua tahap, yaitu 40 persen dari APBD 2023 dan 60 persen dari APBD 2024.
Tahap pembayaran ini disusun berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah yang telah disepakati antara pemerintah daerah dengan penyelenggara dan pihak keamanan. Tito mengapresiasi 32 pemda di Papua yang telah menyepakati NPHD dengan KPU daerah dan Bawaslu daerah, namun masih ada yang perlu diselesaikan dengan TNI dan Polri.
Pentingnya dukungan anggaran kepada pihak keamanan dimaksudkan untuk menjaga keamanan jauh sebelum hari pemungutan suara. Tito meminta gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah untuk menggelar rapat guna mengejar kabupaten/kota yang belum merealisasikan anggaran pilkada.
Forum tersebut juga dihadiri oleh Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto sebagai pembicara kunci, serta narasumber lain dari KPU RI, Bawaslu RI, Polri, dan TNI. Mendagri juga menegaskan pentingnya pembangunan Papua Tengah sesuai regulasi DOB dan telah menggelar rapat untuk menetapkan kebijakan batas daerah.