Akademisi meminta pemerintah yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk lebih tegas dalam memerangi kelompok yang menentang Pancasila. Menurut Prof. Sri Yunanto, seorang dosen dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, penanganan masalah ini sudah tegas di era Presiden Joko Widodo dengan pembubaran organisasi seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mengusung ideologi khilafah.
Meskipun HTI sudah dibubarkan, sel-sel organisasi kelompok tersebut masih bergerak di bawah tanah dan bahkan terlibat dalam aktivitas politik seperti pemilihan umum terakhir. Sri Yunanto mengungkapkan kekhawatiran akan terus adanya promosi ideologi kelompok tersebut melalui berbagai gerakan.
Ia menyoroti adanya video viral yang menampilkan kegiatan anak muda atau mahasiswa yang mengangkat ideologi anti-demokrasi, anti-pajak yang dihubungkan dengan zakat, dan anti-NKRI. Sri Yunanto memperingatkan bahwa kelompok-kelompok ini terus berusaha untuk kembali ke permukaan dan pemerintah baru harus waspada.
Selain melakukan kontra narasi, Sri Yunanto menekankan pentingnya langkah pre-emptive dan preventif untuk mengatasi kelompok-kelompok tersebut agar tidak semakin berkembang. Dia juga mengingatkan akan adanya pemilihan kepala daerah serentak pada akhir tahun 2024, di mana kelompok-kelompok ini bisa berperan secara politik.
Menurut Sri Yunanto, sinergi dan sinkronisasi antar-lembaga pemerintah sangat penting dalam menangani bahaya dari kelompok-kelompok tersebut. Dia juga menekankan peran masyarakat dalam memerangi ideologi transnasional ini, dengan menggalakkan wawasan kebangsaan dan keagamaan yang moderat.
Akhirnya, Sri Yunanto mengajak masyarakat untuk bersatu dalam menyuarakan pemikiran yang inklusif dan plural untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan damai di masa depan.