Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berjanji untuk menjaga data pemilih Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, sebagai respons terhadap pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menekankan pentingnya mencegah kebocoran data pemilih. Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos, menyatakan bahwa mereka masih menunggu hasil dari pernyataan Mendagri sebelumnya, namun KPU telah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Polri untuk membentuk satuan tugas keamanan siber.
Meskipun sudah memiliki sistem keamanan, Betty menegaskan bahwa KPU akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga data pemilih. Sebanyak 207.110.768 data warga negara telah diserahkan oleh Kemendagri kepada KPU untuk digunakan sebagai basis verifikasi lapangan dalam menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada.
Menteri Tito Karnavian menyoroti potensi tindak pidana jika terjadi kebocoran data pemilih, terutama karena Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akan mulai berlaku efektif pada Oktober 2024. Tito meminta KPU untuk memastikan sistem keamanannya, terutama keamanan siber, mengingat data yang berisi informasi pribadi pemilih.
Tito menegaskan bahwa lembaga seperti BSSN dan Laboratorium Forensik Polri akan membantu dalam menjaga keamanan data pemilih Pilkada 2024. Ia berharap KPU dan semua pihak terkait dapat bekerja sama untuk menjaga keamanan data ini demi kelancaran pelaksanaan Pilkada 2024.