KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan bahwa perubahan penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM) akan berdampak pada pendekatan di Papua. Menurutnya, kebijakan tersebut akan mempengaruhi kinerja TNI di daerah tersebut, terutama dalam mengambil tindakan di lapangan.
Maruli menjelaskan bahwa sebelumnya anggota TNI yang bertugas di Papua sering ragu dalam mengambil tindakan terhadap anggota KKB, karena kesulitan membedakan siapa anggota KKB dan siapa bukan. Namun, dengan perubahan penyebutan menjadi OPM, TNI tidak akan ragu lagi dalam mengambil keputusan jika menemukan oknum yang bersenjata dan membahayakan keselamatan aparat dan masyarakat.
Meskipun demikian, Maruli tidak memberikan detail perubahan tugas dan fungsi antara TNI dan Polri sebagai dampak dari perubahan penyebutan tersebut. Ia menegaskan bahwa semua keputusan sudah diputuskan oleh Panglima TNI, dan anggota TNI akan melaksanakan perintah tersebut.
Situasi di Papua sendiri sudah mulai membaik, menurut Maruli. Masyarakat sudah mulai beraktivitas seperti biasa, dan perkembangan di daerah tersebut terus membaik. Panglima TNI sendiri mengeluarkan surat perintah tertanggal 5 April 2024 untuk menggunakan kembali sebutan OPM, mengubah keputusan sebelumnya yang menyepakati penyebutan KKB atau KST.
Dengan adanya perubahan ini, diharapkan penanganan terhadap kelompok bersenjata di Papua dapat dilakukan dengan lebih tegas dan efektif.