Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto menggelar rapat koordinasi dengan pejabat TNI, Polri, BIN, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan untuk membahas situasi di Papua. Rapat tersebut berlangsung secara tertutup di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta. Beberapa pejabat yang hadir antara lain Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan lainnya.
Isi pertemuan tersebut belum diungkapkan secara resmi, namun Panglima TNI telah menginstruksikan perubahan penyebutan kelompok separatis di Papua dari sebelumnya KST/KKB menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM). Meskipun demikian, Polri masih menyebut kelompok tersebut sebagai KKB.
Pengamat menilai perlu ada perubahan keputusan politik negara terkait status kelompok separatis di Papua agar keputusan Panglima TNI memiliki dampak yang signifikan. Perubahan nomenklatur dari KST menjadi OPM diharapkan dapat membuka peluang untuk meninjau kembali kebijakan negara terhadap kelompok separatis di Papua.
Dalam konteks operasi militer, keputusan Panglima TNI diyakini dapat menjadi momen untuk melihat lagi peran TNI dalam menangani kelompok separatis di Papua. Selama ini, TNI membantu Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban di Papua. Aksi-aksi kelompok bersenjata di Papua dinilai bukan sekadar gangguan keamanan, tetapi juga tindakan untuk memisahkan diri dari Indonesia.
