Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa momen Halalbihalal memiliki arti penting dalam menjembatani pembuatan kebijakan dengan kearifan lokal. Hal ini disampaikan Anas saat mengadakan acara Halalbihalal di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta. Menurutnya, kebijakan tanpa memperhitungkan kearifan lokal tidak akan bertahan lama, termasuk kebijakan transformasi digital pemerintahan.
Acara Halalbihalal ini dihadiri oleh pimpinan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Komisi ASN, serta Arsip Nasional RI (ANRI), serta jajaran BUMN Peruri, Tim Tony Blair Institute (TBI), Tim GovTech, dan tamu undangan lainnya. Anas menekankan pentingnya instansi paguyuban Kementerian PANRB dalam mempercepat transformasi digital, dengan kolaborasi bersama pihak Peruri dan TBI.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, terdapat sembilan layanan prioritas yang menjadi fokus aplikasi. Anas berharap melalui kolaborasi yang kuat, pembangunan Govtech pada layanan prioritas ini dapat dipercepat sesuai dengan cita-cita bersama.
Artikel ini ditulis oleh Narda Margaretha Sinambela dan diedit oleh Edy M Yakub, dengan hak cipta © ANTARA 2024.