29 C
Jakarta
HomeBeritaWNA saksi penyelundupan 15,75 kg sabu diserahkan BNN ke Timpora Kalbar

WNA saksi penyelundupan 15,75 kg sabu diserahkan BNN ke Timpora Kalbar

Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kalbar menerima penyerahan Warga Negara Asing (WNA) asal Malaysia dari Badan Narkotika Nasional, di aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, Kamis (2/11). WNA berinisial MR sebelumnya ditangkap oleh Satgas pengamanan perbatasan RI-Malaysia, Batalyon Artileri Medan 16 Tumbak Kaputing terkait kasus penyelundupan 15,75 kg sabu, di Kabupaten Sambas.

TAKE PKG

TIM PENGAWASAN ORANG ASING KALBAR/ KAMIS 2 NOVEMBER/ MENERIMA PENYERAHAN SATU WARGA NEGARA ASING ASAL MALAYSIA DARI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT/ DI AULA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT//

SEBELUMNYA W-N-A BERINISIAL M-R BERSAMA 4 ORANG LAINNYA DITANGKAP OLEH SATGAS PENGAMANAN PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA/ TERKAIT KASUS PENYELUNDUPAN 15 KOMA 75 KILOGRAM NARKOTIKA JENIS SABU DI KABUPATEN SAMBAS/ SELANJUTNYA PADA 30 OKTOBER/ 5 PELAKU DISERAHKAN PANGLIMA KODAM KEPADA B-N-N KALBAR/ GUNA PROSES PEMERIKSAAN LANJUTAN//

DARI HASIL PENYIDIKAN B-N-N KALBAR/ STATUS M-R DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN ADALAH SEBAGAI SAKSI DAN TERBUKTI TIDAK TERMASUK DALAM JARINGAN SINDIKAT NARKOBA LINTAS NEGARA/ NAMUN TERDAPAT SEJUMLAH PELANGGARAN YANG DILAKUKAN M-R MENYANGKUT UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN//

SOT

MUHAMMAD TITO ANDRIANTO – KEPALA KANWIL KEMENKUMHAM KALIMANTAN BARAT

TC : 00:00 – 00:11

Yang satu ini tidak terbukti bahwa terkait narkotika makanya diserahkan ke Imigrasi, dalam hal ini kita akan melakukan penyidikan terkait dengan Undang-undang Keimigrasian.

SOT

BRIGJEN POL SUMIRAT DWIYANTO – KEPALA BNNP KALIMANTAN BARAT

TC : 00:11 – 00:28

Ini menjadi pembelajaran bagi semua yang akan bermain terkait dengan narkotika di wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk siapapun yang tadi sudah disampaikan, tidak ada dokumen keimigrasian juga menjadi permasalahan terkait dengan pelanggaran imigrasi dan bisa dilakukan juga ancaman tindak pidana.

TERKAIT PELANGGARAN UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN YANG MENYANGKUT KEBERADAANNYA DI WILAYAH INDONESIA TANPA DILENGKAPI DOKUMEN PERJALANAN SERTA IZIN TINGGAL YANG SAH/ M-R TERANCAM HUKUMAN 5 TAHUN PENJARA/ DAN AKAN MENJALANI PROSES ISOLASI DI RUMAH DETENSI IMIGRASI PONTIANAK//
DARI PONTIANAK/ KALIMANTAN BARAT/ INDRA BUDI SANTOSO/ KANTOR BERITA ANTARA/ MEWARTAKAN//(Indra Budi Santoso/Andi Bagasela/Hilary Bernadetha Rangan P)

Berita Terbaru

Berita Populer