Mubes V Kosgoro 1957 Ditolak Keras oleh Sejumlah Pengurus Daerah Kolektif
Pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) V Kosgoro 1957 menuai gelombang penolakan keras dari sejumlah Pengurus Daerah Kolektif (PDK). Mereka menilai forum tertinggi organisasi tersebut tidak demokratis dan terkesan dipaksakan demi kepentingan tertentu.
Penolakan dari Berbagai Daerah
Salah satu suara penolakan datang dari Andra Vitri, Ketua PDK Kosgoro 1957 Kalimantan Utara, yang menyatakan bahwa agenda yang dipaksakan dalam Mubes tidak sesuai dengan mekanisme yang seharusnya. Penolakan serupa juga disuarakan oleh Hari Bariono, Ketua PDK Kosgoro 1957 Papua Selatan, yang menolak hasil Mubes karena dianggap cacat organisatoris.
Permintaan Bersama Pengurus Daerah
Menyikapi banyaknya kejanggalan dalam Mubes V Kosgoro 1957, sejumlah Pengurus Daerah menegaskan sikap bersama:
- Menolak secara total pelaksanaan dan hasil Mubes V tahun 2026.
- Mengecam tindakan pemaksaan kehendak dan manipulasi prosedur yang merugikan nilai-nilai demokrasi.
- Meminta Dewan Kehormatan dan Majelis Pertimbangan Organisasi untuk turun tangan mengatasi situasi.
Pengurus daerah menegaskan bahwa kepemimpinan yang lahir dari proses cacat tidak akan pernah memiliki legitimasi yang sah di mata daerah.