Kasus pembatalan hasil pemilihan presiden di Rumania oleh Mahkamah Konstitusi (CCR) menimbulkan peringatan yang relevan bagi negara lain, khususnya Indonesia yang kini semakin terhubung secara digital dan memiliki sistem demokrasi yang besar. Insiden di Rumania memperlihatkan betapa ancaman siber yang bersumber dari negara asing bukan lagi sekadar kejahatan digital, melainkan menjadi instrumen agresi untuk merusak kepercayaan dan tatanan demokrasi.
Dalam laporan dari dinas rahasia Rumania, terungkap bahwa pemilu negara itu diganggu dengan dua serangan besar: infiltasi teknologi pemilu serta operasi disinformasi yang terstruktur. Tindakan ini merupakan contoh nyata dari taktik serangan hibrida, di mana musuh tidak hanya mengacaukan infrastruktur pemilu secara teknis, tetapi juga mengarahkan narasi publik sesuai kepentingan politik luar negeri.
Fakta di lapangan menunjukkan intensitas gangguan digital yang luar biasa. Pada hari-hari menjelang pemilu dan saat pemungutan suara, sistem teknologi informasi Rumania menghadapi ratusan ribu upaya penetrasi. Sasaran mereka tidak terbatas pada pencurian informasi, melainkan juga merusak proses perhitungan suara serta sistem pelaporan hasil pemilu. Kegiatan ini memerlukan keahlian, dana, dan koordinasi tinggi, karakteristik yang sangat khas dari operasi yang didanai dan didukung oleh pemerintah asing.
Di sisi lain, pengaruh asing juga terasa melalui penyebaran masif berita palsu dan propaganda di media sosial, utamanya di aplikasi yang digunakan jutaan masyarakat seperti TikTok dan Telegram. Narasi sesat tersebut bukan hanya berasal dari upaya perseorangan, melainkan ditopang oleh jaringan keuangan gelap yang sengaja menyasar kelompok pemilih tertentu, mendukung kandidat tertentu yang cenderung sejalan dengan kepentingan negara sponsor, dalam hal ini diduga kuat terkait Rusia. Rangkaian pelanggaran ini membuat Mahkamah Konstitusi Rumania memutuskan bahwa hasil pemilu telah terdegradasi secara fundamental dari prinsip kejujuran dan keterbukaan demokrasi sehingga perlu dibatalkan sepenuhnya.
Pembelajaran dari peristiwa ini sangat penting bagi Indonesia, mengingat elemen digital kini menyentuh hampir setiap aspek proses politik dan pemilihan umum. Serangan terhadap sistem pemilu di Tanah Air bukanlah kemungkinan di masa depan, namun sebuah ancaman nyata yang harus segera diantisipasi. Sistem Komisi Pemilihan Umum serta elemen penting lain dalam ekosistem demokrasi digital harus benar-benar diperkuat, baik dari sisi perlindungan teknologi maupun dari kemampuan memantau tanda-tanda operasi pengaruh asing di ruang siber.
Risiko gangguan tersebut bukan hanya dapat menurunkan legitimasi hasil pemilu, tetapi juga berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat, bahkan membuka peluang konflik horizontal akibat polarisasi yang dipicu oleh arus disinformasi. Negara asing yang memiliki kepentingan geopolitik dapat dengan mudah memanfaatkan celah keamanan tersebut untuk mengintervensi proses demokrasi bangsa, sehingga kedaulatan negara terancam.
Langkah-langkah antisipatif diperlukan segera, berupa kolaborasi lintas institusi antara kepolisian, aparat pertahanan, lembaga siber negara, serta pembentukan satuan tugas khusus keamanan digital pemilu. Selain itu, meningkatkan edukasi literasi digital masyarakat untuk melawan disinformasi wajib dilakukan secara masif, agar masyarakat mampu membedakan informasi asli dan manipulatif.
Dengan melihat situasi global, Indonesia harus menganggap ancaman siber terhadap demokrasi sebagai bagian dari ancaman keamanan nasional secara utuh, tidak lagi menganggapnya sebagai sekadar tindak kejahatan cyber. Pembangunan sistem deteksi dini, penguatan forensik digital, serta kerja sama internasional dalam penanggulangan kejahatan hibrida harus menjadi prioritas utama demi menjaga integritas dan masa depan demokrasi Indonesia.
Sumber: Ancaman Nyata Invasi Siber: Serangan Hibrida, Disinformasi Digital, Dan Ancaman Terhadap Demokrasi Indonesia
Sumber: Ancaman Nyata Invasi Siber: Ketika Demokrasi Di Indonesia Terancam
