Halim Kalla, adik kandung dari Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, ditetapkan sebagai salah satu dari empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Kalimantan Barat. Kabar tersebut diumumkan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Bareskrim Polri dalam sebuah konferensi pers di Jakarta. Dugaan tindak pidana korupsi ini dilaporkan terjadi antara tahun 2008 hingga 2018, di mana Halim Kalla dalam peran sebagai Presiden Direktur PT Bumi Rama Nusantara (BRN) diduga terlibat dalam kesepakatan yang merugikan negara.
Halim Kalla, yang lahir di Makassar pada 1 Oktober 1957, memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dari luar negeri. Dia dikenal sebagai seorang pengusaha yang aktif dalam Kalla Group, sebuah perusahaan keluarga yang bergerak di berbagai sektor bisnis di Indonesia Timur. Selain itu, ia juga mendirikan Haka Group dan memimpin PT Bumi Rama Nusantara (BRN), yang kemudian fokus pada bidang mekanik dan listrik.
Di bidang politik, Halim pernah menjadi Anggota DPR RI dari Partai Golkar, mewakili daerah pemilihan Sulawesi Selatan II pada periode 2009-2014. Selama masa jabatannya, ia tergabung dalam Komisi VII DPR RI yang membidangi energi, riset, teknologi, dan lingkungan hidup. Namun, kini Halim terjerat dalam kasus korupsi proyek PLTU 1 Kalimantan Barat yang menunjukkan adanya kesepakatan dalam proses tender proyek tersebut.
Kehadiran Halim Kalla dalam dunia bisnis, politik, dan kini dalam kasus hukum memberikan gambaran tentang perjalanan karirnya yang kompleks. Kasus korupsi ini juga melibatkan beberapa tersangka lainnya, seperti mantan Dirut PLN serta Direktur PT BRN dan PT Praba Indo Persada. Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tindakan tersebut disebut-sebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp1,3 triliun.
