Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sedang giat memperbaiki fasilitas umum yang rusak akibat aksi massa di beberapa daerah. Hal ini sebagai respons atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan layanan publik tetap berjalan lancar. Menteri PU, Dody Hanggodo, memastikan bahwa proses pemulihan ini akan dilakukan sesegera mungkin untuk meminimalisir gangguan pada masyarakat. Adapun target pemerintah adalah menyelesaikan semua perbaikan dalam waktu enam bulan dengan membagi proses perbaikan berdasarkan tingkat kerusakan, mulai dari ringan hingga berat.
Menurut Menteri Dody, prioritas utama perbaikan adalah fasilitas yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti jalan tol, halte, gedung perkantoran pemerintah, dan sarana pemerintahan lainnya di daerah. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp900 miliar untuk memperbaiki fasilitas publik di seluruh Indonesia, dengan Jakarta sebagai titik fokus utama. Langkah cepat Kementerian PU diharapkan dapat mengembalikan aktivitas masyarakat serta memperbaiki layanan publik dan pergerakan ekonomi.
Dengan upaya ini, Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk memastikan kenyamanan dan kelancaran layanan bagi seluruh warga Indonesia. Masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah akan menuntaskan semua perbaikan dengan kualitas terbaik. Sebagai kementerian negara, PU memiliki tanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, seperti jalan raya, jembatan, dan pengelolaan air. Kementerian PU juga akan terus memberikan informasi terkini terkait proses perbaikan fasilitas umum melalui media komunikasi resmi.
