Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menggarisbawahi bahwa pemerintah menegaskan bahwa setiap langkah dalam menangani situasi nasional, termasuk demonstrasi, harus berlangsung sesuai dengan koridor hukum dan memperhatikan hak asasi manusia (HAM). Menko Yusril menekankan hal ini setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta.
Menurut Menko Yusril, Presiden Prabowo menegaskan bahwa semua tindakan yang diambil harus berada dalam koridor hukum yang benar. Soliditas pemerintah juga dianggap penting dalam menghadapi situasi nasional yang ada. Sebagai Menko Komunikasi dan Informatika atau Kumham, Yusril bertugas memastikan bahwa aparat penegak hukum bertindak sesuai aturan sambil tetap memperhatikan HAM.
Lebih lanjut, Yusril menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara tegas terhadap pihak yang menyalahgunakan situasi demonstrasi untuk melakukan tindak kejahatan seperti perusakan, pembakaran, dan pencurian. Namun, tindakan aparat harus tetap berada dalam batas hukum dan menghormati prinsip HAM.
Yusril juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Pemerintah menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi asalkan dilakukan secara tertib dan mengikuti koridor hukum yang berlaku.