Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah melakukan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan efektivitas dan kesesuaian setiap program pembangunan. Langkah ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang bertujuan untuk memperkuat pengukuran kinerja infrastruktur di Indonesia sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan tata kelola yang menguntungkan masyarakat.
Menteri PU, Dody Hanggodo, mengemukakan bahwa kerjasama ini merupakan langkah konkret untuk mengevaluasi dampak program-program yang dilaksanakan. Data dan analisis yang akurat dari BPS diharapkan akan menjadi dasar utama dalam pembuatan kebijakan di masa depan.
Melalui kerja sama ini, Kementerian PU ingin memastikan bahwa setiap program pembangunan efektif. Dengan dukungan analisis BPS, sektor infrastruktur diharapkan dapat berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator utama yang akan diperkuat adalah Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yang digunakan untuk menilai efisiensi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kementerian PU menargetkan penurunan ICOR di bawah 6 sebagai sasaran utama dalam lima tahun ke depan.
Visi besar “PU608” yang mencakup ICOR di bawah 6, tingkat kemiskinan mendekati 0 persen, dan pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen menjadi target yang ingin dicapai. Komitmen yang sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto ini juga diperkuat dalam rapat kabinet sebelumnya, di mana Menteri Keuangan menekankan penurunan ICOR sebagai indikator kinerja yang terus dipantau.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya tersebut. BPS akan membantu memperkaya metodologi analisis ICOR agar lebih presisi dan melakukan pengukuran efektivitas serta efisiensi program Kementerian PU secara berkala.
Perlu diingat bahwa sektor konstruksi adalah sektor padat karya yang berpengaruh besar pada lapangan kerja. Oleh karena itu, penguatan ICOR sangat penting untuk memastikan bahwa setiap dana yang diinvestasikan pada infrastruktur memberikan dampak optimal pada pertumbuhan ekonomi.
Kolaborasi antara Kementerian PU dan BPS ini diharapkan dapat menjadi landasan penting untuk mengukur efektivitas setiap program pembangunan. Dengan harapan bahwa kerjasama ini dapat menurunkan angka ICOR dan memastikan bahwa setiap investasi infrastruktur benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara menyeluruh.
