Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah mengumumkan bahwa penggilingan beras skala besar harus mendapatkan izin khusus dari pemerintah. Hal ini sebagai langkah untuk melindungi kepentingan rakyat dan mencegah praktik yang merugikan masyarakat. Prabowo menegaskan bahwa tidak ada yang kebal hukum, termasuk pelaku usaha besar. Pemerintah akan menggunakan kewenangannya sesuai dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Dalam pidato kenegaraan di Gedung MPR/DPR/DPD, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan hukum terhadap pelaku usaha yang menimbun barang kebutuhan pokok saat terjadi kelangkaan atau gejolak harga. Ia juga menekankan pentingnya negara menguasai cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, sesuai dengan amanat para pendiri bangsa.
Prabowo menyatakan bahwa pemerintah akan menetapkan kebijakan baru yang lebih ketat bagi usaha penggilingan beras skala besar untuk mendapatkan izin khusus. Hal ini sebagai upaya untuk melindungi hak rakyat mendapatkan beras yang tepat dalam hal takaran, kualitas, dan harga. Prabowo menegaskan bahwa para pelaku usaha besar harus mematuhi aturan ini demi kepentingan dan kebutuhan dasar rakyat Indonesia.
