Presiden Prabowo Subianto telah menjelaskan alasan di balik penghapusan skema bonus, yang dikenal sebagai tantiem, bagi komisaris dan direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengalami kerugian, serta pemotongan jumlah komisaris di perusahaan-perusahaan tersebut. Menurut Prabowo, praktik yang absurd terjadi dalam hal tantiem—bonus bagi eksekutif BUMN. “Saya sudah menghapus tantiem. Saya bahkan tidak tahu apa arti kata itu—hanya trik belaka. Mereka memilih istilah asing agar kita tidak mengerti apa itu!” ujar Prabowo dalam penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 di Kompleks Parlemen Senayan pada Jumat (15 Agustus). Beliau mengungkapkan bahwa di masa lalu, ada komisaris BUMN yang hadir dalam rapat hanya sekali sebulan namun menerima pembayaran tantiem hingga Rp 40 miliar per tahun. “Bagaimana mungkin seorang komisaris yang rapat sekali sebulan mendapatkan Rp 40 miliar dalam tantiem? Saya juga telah memerintahkan Keuangan Indonesia [otoritas investasi kedaulatan Indonesia] agar direktur tidak menerima tantiem jika perusahaan mengalami kerugian—dan keuntungan harus benar-benar keuntungan nyata, bukan angka-angka dipalsukan. Kita sudah cukup lama menjadi orang Indonesia untuk mengetahui trik-trik ini,” ucap Prabowo. “Dan jika direktur atau komisaris tidak suka, mereka bisa segera mengundurkan diri!” tambahnya, disambut tepuk tangan dari para penonton. Prabowo juga mencatat bahwa beberapa BUMN yang mengalami kerugian memiliki jumlah komisaris yang berlebihan. “Itulah mengapa saya memberikan tugas kepada Otoritas Investasi Keuangan Indonesia untuk membersihkan BUMN kita. Manajemennya benar-benar tidak masuk akal—perusahaan mengalami kerugian namun memiliki jumlah komisaris yang terlalu banyak. Saya telah memotong jumlah komisaris menjadi separuh. Maksimal enam orang, tetapi idealnya hanya empat atau lima,” katanya. Presiden menegaskan bahwa setiap rupiah uang publik harus dijamin melalui pengeluaran berkualitas tinggi. “Jangan main-main dengan uang rakyat. Kita harus terus meningkatkan kualitas pengeluaran negara, mendorong efisiensi yang lebih tinggi, dan memastikan setiap rupiah memberikan manfaat nyata. Pengeluaran operasional yang boros harus dipangkas,” ujar Prabowo. “Pengeluaran pemerintah harus menghasilkan manfaat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik.”
