Ribuan warga Kabupaten Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu turun ke jalan pada Rabu (13/8) untuk menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya akibat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Aksi protes ini menimbulkan gelombang kemarahan di kalangan warga, yang menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati. Meski dihadapkan pada tekanan massa, Sudewo menegaskan tidak akan mengundurkan diri dengan alasan bahwa dia terpilih melalui proses pemilihan yang sah oleh masyarakat.
Bupati Sudewo memilih hadir di tengah massa untuk meminta maaf namun menegaskan penolakannya untuk mundur dari jabatan. Ia menekankan bahwa jabatannya didapat secara konstitusional dan tidak dapat dilepaskan hanya karena tuntutan massa. Sudewo berkomitmen untuk memperbaiki kebijakan yang kontroversial sebagai pembelajaran, terutama karena masa jabatannya masih tergolong baru.
Menanggapi tuntutan masyarakat, DPRD Pati membentuk panitia khusus (pansus) pemakzulan atau hak angket untuk memeriksa kebijakan dan integritas Bupati Sudewo. Pansus akan menggelar rapat kerja dan paripurna, dengan fokus awal pada pemeriksaan legalitas pengangkatan Direktur RSUD RAA Soewondo Pati. Jika terbukti adanya pelanggaran, maka usulan pemakzulan akan diajukan melalui mekanisme resmi hingga ke Mahkamah Agung.
Unjuk rasa yang digelar oleh Masyarakat Pati mencerminkan keresahan terhadap kebijakan pajak yang dinilai memberatkan dan minimnya partisipasi rakyat dalam keputusan pemerintah. Keputusan Bupati Sudewo untuk mempertahankan jabatannya berdasarkan legitimasi konstitusional memperlihatkan dinamika baru dalam pemerintahan daerah. Sementara pembentukan pansus oleh DPRD Pati menjadi langkah penting selanjutnya untuk menentukan arah proses politik di Pati. Ganjarannya akan menentukan apakah pemakzulan akan terjadi atau pemerintahan akan memilih jalur perbaikan internal.
