Pada tanggal 28 Juli 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) akan merekrut pekerja untuk Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari kalangan individu miskin ekstrim dan umum (desil 1 dan 2), sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mempromosikan lapangan kerja lokal. Menurut Redy Hendra Gunawan, Staf Khusus Badan Gizi Nasional, setidaknya 30% dari 47 personil di setiap SPPG akan berasal dari rumah tangga kurang mampu. “Hal ini mengikuti arahan dari Presiden, yang menekankan bahwa Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) harus berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja. Dengan kebijakan ini, BGN berharap dapat secara signifikan mendukung penyerapan tenaga kerja, terutama bagi keluarga di desil ekonomi terendah,” kata Redy di Jakarta pada hari Senin (28 Juli). Redy lebih lanjut menyatakan bahwa hingga saat ini, total 2.378 unit SPPG telah didirikan, bekerja sama dengan 6.076 lembaga ekonomi lokal yang bertindak sebagai pemasok. Ini termasuk koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMDesma), dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Saat ini, 93.572 anggota masyarakat setempat terlibat sebagai relawan dalam program SPPG,” lapor Redy. Hingga saat ini, Program MBG telah mencapai 7.444.238 penerima manfaat di seluruh negeri. Pemecahan penerima manfaat menurut kategori adalah sebagai berikut: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak-Kanak (TK)/Taman Kanak-Kanak Islam (RA): 433.480, Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI): 3.074.451, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs): 1.991.877, Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK)/Madrasah Aliyah (MA/MAK): 1.624.041, Santri: 34.741, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sekolah Luar Biasa (SLB): 13.059, Pesantren: 795, Ibu Hamil: 33.103, Ibu Menyusui: 56.909, Balita: 176.926, dan Siswa Sekolah Rakyat: 4.856. Untuk mempercepat program, Redy mengumumkan bahwa BGN akan meluncurkan 2.401 unit SPPG tambahan dalam 10 hari ke depan, sehingga total unit operasional mencapai 4.788. “Hal ini berarti bahwa dalam 10 hari ke depan, BGN akan melayani sekitar 15 juta penerima manfaat di seluruh negeri,” Redy menyimpulkan.
