PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) telah mengumumkan kemitraan strategis dengan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, bertujuan untuk memperkuat landasan hukum operasional perusahaan, terutama dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Langkah proaktif ini dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Finance Bekasi guna membangun hubungan kelembagaan dengan aparat penegak hukum serta menciptakan mekanisme penyelesaian hukum yang lebih transparan, efisien, dan berkelanjutan.
Dalam kerangka kerjasama ini, BRI Finance dan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi akan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah hukum, baik yang bersifat litigasi maupun non-litigasi. Kolaborasi ini mencakup berbagai aspek seperti pendampingan hukum, pemberian pendapat hukum, audit legal, dan tindakan hukum lainnya yang diperlukan. Penandatanganan perjanjian dilakukan di Ruang Serbaguna Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dengan dihadiri oleh berbagai pihak terkait.
Direktur Utama BRI Finance, Wahyudi Darmawan, menyatakan bahwa kerjasama ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dalam mendukung kelangsungan bisnis di sektor pembiayaan. Dengan meyakinkan bahwa semua proses bisnis berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, BRI Finance ingin melindungi hak dan kepentingan nasabah dan mitra usahanya secara optimal. Upaya serupa akan diperluas ke unit-unit kerja BRI Finance di daerah lain, dengan tujuan mengembangkan solusi hukum yang lebih inovatif dan berkelanjutan.
Dengan tema ringan, BRI Finance juga mengumumkan program Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dengan suku bunga kompetitif untuk memberikan solusi pembiayaan yang mudah dan terjangkau kepada masyarakat. Promo bunga spesial untuk pembelian mobil baru dan bekas serta motor menjadi bagian dari komitmen BRI Finance dalam mendukung mobilitas dan kebutuhan finansial masyarakat Indonesia.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari langkah BRI Finance dalam memperkuat aspek perlindungan hukum, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperoleh kepercayaan masyarakat terhadap industri pembiayaan. Diharapkan, dengan menggabungkan keahlian dan sumber daya kedua belah pihak, tata kelola hukum yang lebih tangguh dapat diciptakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.
