Dalam beberapa bulan terakhir, kantor Komunikasi Presiden (PCO) menggarisbawahi bahwa misi diplomatik Presiden Prabowo Subianto ke berbagai negara telah menghasilkan sejumlah hasil positif. Kegiatan ini termasuk penandatanganan memorandum pemahaman (MoU) dan komitmen investasi yang signifikan dari beberapa negara mitra.
Philips J. Vermonte, Ahli Senior di PCO, mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu kurang dari setahun sejak Presiden Prabowo menjabat, tidak kurang dari 71 MoU dengan 13 negara telah berhasil diperoleh, bersamaan dengan komitmen investasi hampir mencapai IDR 800 triliun dari empat negara. “Ini tentang membuka akses ke pasar yang mungkin sebelumnya tidak menjadi target diplomasi ekonomi Indonesia,” ujar Philips dalam diskusi publik yang bertajuk “Buah Diplomasi Global Presiden Prabowo” pada hari Sabtu (19 Juli 2025).
Acara tersebut diselenggarakan oleh Badan Pusat Gerakan Milenial Pecinta Tanah Air (GEMPITA) di Retro Café, Beltway Office Park Jakarta. Selama pembicaraannya, Philips menyebutkan masuknya Indonesia ke organisasi internasional BRICS sebagai contoh strategi ekspansi pasar. Dia menyoroti bahwa keputusan untuk bergabung dengan BRICS adalah langkah strategis di tengah ketidakpastian global yang semakin meningkat, yang telah menyempitkan ruang bagi diplomasi internasional dan keterlibatan ekonomi.
Philips juga menepis klaim bahwa akses Indonesia ke BRICS mencerminkan sikap anti-Barat atau anti-Amerika. “Hal tersebut tidak benar,” katanya, menjelaskan bahwa BRICS melibatkan tiga perekonomian besar yang menjadi pusat relasi ekonomi dan diplomasi global: Rusia, Tiongkok, dan India. Dia kembali menggarisbawahi sikap Indonesia yang tidak berpihak. “Sangat wajar bagi kita untuk terlibat dalam forum multilateral di mana kita dapat meningkatkan hubungan dengan kekuatan global utama—yang mana tidak bisa diabaikan dalam lanskap geopolitik saat ini.”
Dia juga menunjukkan pencapaian diplomatik yang nyata, termasuk penurunan tarif impor Amerika Serikat terhadap barang-barang Indonesia—dari 32% menjadi 19%. “Fakta bahwa Presiden Prabowo bisa menyelesaikan perjanjian dengan Presiden Trump setelah proses negosiasi yang keras menunjukkan bahwa keanggotaan kita di BRICS bukanlah ancaman bagi Amerika Serikat,” tegasnya.
Meskipun demikian, pada acara yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menyatakan bahwa Indonesia terus mendorong penurunan lebih lanjut. “Kita masih memiliki dua minggu, dan diskusi masih berlangsung,” katanya.
Dia juga mencatat bahwa saat ini Indonesia memiliki tarif terendah di ASEAN, yaitu 19%. “Kami adalah yang terendah di antara negara-negara ASEAN—masih sebesar 19%,” tegasnya.
Wakil Menteri Havas mendorong masyarakat untuk tidak berlebihan atau memperbesar masalah. Dia mengingatkan pendengar bahwa keputusan dalam diplomasi perdagangan didasarkan pada kepentingan nasional, bukan emosi. “Kebijakan luar negeri tidak didorong oleh iri hati atau dendam. Ini tentang kepentingan nasional. Tolong, lihat data sebelum membuat kesimpulan. Jangan terjebak oleh asumsi,” pungkasnya.
