Program Sekolah Rakyat (Community School) tidak beroperasi sendiri dalam upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Program ini, yang bertujuan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin, terintegrasi dengan program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Keluarga yang lebih luas. Sinergi ini menjadi sorotan dalam forum publik “Double Check” dengan tema “Seberapa Jauh Negara Melindungi Rakyatnya?” Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto langsung menugaskan mereka untuk menangani kemiskinan secara langsung.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), ada sekitar 3,1 juta orang yang tinggal dalam kemiskinan ekstrim yang perlu diselesaikan sebelum tahun 2026. Sedangkan tingkat kemiskinan umum, sekitar 8,57% atau sekitar 24 juta orang, harus diturunkan di bawah 5% pada tahun 2029. Wakil Menteri Agus menekankan bahwa Kementerian Sosial memerlukan kerjasama lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menghadapi tantangan besar ini.
Dalam upaya untuk memerangi kemiskinan, Kementerian Sosial fokus pada pemberdayaan orang agar dapat lepas dari kemiskinan. Salah satunya adalah melalui program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Anggaran sebesar Rp75 triliun dialokasikan untuk kedua program bantuan sosial tersebut yang disalurkan langsung kepada penerima.
Dalam acara pengumpulan Hari Raya Idul Fitri, Presiden Prabowo mengenalkan Naila, seorang anak dari Makassar, yang tinggal dalam kondisi penuh tantangan. Melalui program Sekolah Rakyat, Naila dan keluarganya mendapat perhatian dan dukungan untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka. Wakil Menteri Agus juga mengumumkan bahwa 65 Sekolah Rakyat akan dibuka menjelang tahun ajaran baru dengan harapan peningkatan hingga 100 sekolah pada akhir tahun.
Pemerintah daerah pun diajak untuk mendukung inisiatif ini dengan memastikan infrastruktur yang tepat. Isra Ramli dari Kantor Komunikasi Presiden menjelaskan bahwa tiga kementerian—Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kementerian Kesehatan—memiliki mandat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program Presiden Prabowo dirancang untuk membantu semua lapisan masyarakat Indonesia mencapai kesejahteraan, dengan fokus pada pemberdayaan untuk keluar dari kemiskinan.
