Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, secara tegas menegaskan penolakannya terhadap korupsi dengan menyatakan bahwa negara harus menyita aset para koruptor secara adil. Dalam sebuah wawancara eksklusif di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Prabowo menegaskan bahwa kerugian yang disebabkan oleh koruptor harus dikembalikan ke negara. Namun, ia juga menyoroti pentingnya keadilan, terutama dalam menilai keluarga koruptor yang telah dihukum. Prabowo berpendapat bahwa aset yang dimiliki sebelum jabatan pemerintah harus dievaluasi, dan anak-anak tidak boleh diminta memikul dosa orang tua mereka.
Tidak hanya mengecam tindakan koruptor, Prabowo juga menggambarkan perilaku mereka sebagai legalisasi dari perampokan. Dia menekankan perlunya hukuman yang tegas untuk menciptakan efek jera yang kuat. Sebagai hasilnya, ia telah memerintahkan lembaga penegak hukum untuk mengajukan banding terhadap putusan yang dianggap terlalu ringan dan merugikan keadilan. Prabowo juga mengungkapkan kekesalannya terhadap pola pikir para koruptor yang mengira dapat menyelesaikan segala masalah dengan uang, dan membeberkan bagaimana mereka mencoba memanfaatkan sistem hukum untuk keuntungan pribadi.
Dengan mempertahankan sikap kerasnya terhadap korupsi, Prabowo berharap untuk memberikan efek jera yang lebih kuat bagi para pelaku tindak korupsi. Ia percaya bahwa dengan menegakkan keadilan dan mengambil langkah-langkah tegas, hal tersebut dapat mengubah pola pikir koruptor untuk lebih takut akan konsekuensi hukum yang keras. Langkah-langkah yang diambilnya ini diharapkan dapat membantu mencegah dan memberantas praktek korupsi di Indonesia.