Pemerintah Indonesia baru-baru ini mewajibkan devisa hasil ekspor (DHE) disimpan di dalam negeri untuk meningkatkan cadangan devisa dan menjaga stabilitas Rupiah. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi ketergantungan terhadap modal asing serta memperkuat ekonomi nasional di tengah gejolak ekonomi global. Namun, para ekonom dan pelaku usaha masih memperdebatkan seberapa efektif kebijakan ini. Kebijakan ini memiliki banyak keuntungan, salah satunya adalah peningkatan pasokan valuta asing di dalam negeri, yang dapat memperkuat Rupiah. Dengan lebih banyak dolar AS tersimpan di perbankan nasional, tekanan terhadap nilai tukar dapat berkurang, yang dapat mencegah pelemahan yang berlebihan dari Rupiah. Kebijakan ini juga dapat meningkatkan cadangan devisa negara, yang merupakan bagian penting dari stabilitas ekonomi. Selain itu, keberadaan DHE di dalam negeri dapat membantu sektor keuangan domestik juga. Bank-bank nasional memiliki peluang untuk mendapatkan lebih banyak dana dalam bentuk valuta asing. Dana ini dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif seperti infrastruktur dan manufaktur. Likuiditas dalam negeri dapat ditingkatkan dan ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri dapat dikurangi dengan kebijakan ini yang diawasi dengan baik. Meskipun kebijakan ini memiliki tujuan yang baik, ia juga menghadapi banyak masalah, terutama bagi pelaku usaha dan eksportir. Jika eksportir mengalami kesulitan mendapatkan mata uang asing, daya saing ekspor Indonesia juga dapat terpengaruh. Exportir dapat mengalami kesulitan dalam menjalankan bisnis mereka jika kebijakan ini tidak diimbangi dengan peningkatan ekosistem bisnis yang lebih ramah. Stabilitas kebijakan juga merupakan tantangan. Eksportir tidak akan yakin untuk mengikuti aturan tersebut jika kebijakan ini diubah atau dilaksanakan dengan tidak konsisten. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan penerapan kebijakan ini melalui persiapan yang cermat dan komunikasi yang jelas dengan seluruh pemangku kepentingan. Untuk membuat kebijakan ini efektif, pemerintah harus mengambil beberapa langkah strategis: memberikan insentif bagi eksportir, meningkatkan kredibilitas sistem keuangan domestik, menyesuaikan regulasi secara bertahap, meningkatkan bisnis yang bergantung pada ekspor, dan mendorong diversifikasi ekspor. Untuk memastikan bahwa kebijakan ini berjalan dengan baik, pemerintah harus terus berbicara dengan akademisi dan pelaku usaha selain melakukan langkah-langkah tersebut. Meskipun kebijakan penyimpanan devisa dalam negeri memiliki potensi untuk meningkatkan stabilitas ekonomi Indonesia dan Rupiah, mereka juga menghadapi beberapa masalah saat diterapkan dan berdampak pada eksportir. Agar keuntungan yang diharapkan dapat dicapai tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah harus menyeimbangkan kebijakan ini dengan insentif dan dukungan yang memadai bagi pelaku usaha. Kebijakan ini dapat membantu memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di masa depan dengan pendekatan yang tepat. Kesuksesan kebijakan ini sangat bergantung pada cara pemerintah melaksanakannya. Kebijakan ini dapat menjadi langkah maju dalam memperkuat ekonomi nasional jika diterapkan dengan baik dan disertai dengan insentif yang menarik. Namun, jika diterapkan secara sepihak tanpa mempertimbangkan efeknya terhadap dunia usaha, maka kebijakan ini justru bisa menjadi beban bagi perekonomian. Oleh karena itu, agar kebijakan ini benar-benar menguntungkan semua pihak, penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan kepentingan dunia usaha.
