Pemerintah tengah mengambil langkah-langkah untuk menyiapkan arus mudik Lebaran 2025 agar tetap lancar. Salah satunya adalah dengan melakukan pembatasan operasional angkutan barang selama 16 hari. Namun, kebijakan ini menuai kritik dari Anggota Komisi VII DPR RI, Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono. Menurutnya, pembatasan ini berpotensi memperlambat distribusi logistik dan berdampak negatif pada perekonomian.
Bambang Haryo menyoroti bahwa setelah libur panjang, industri akan bergerak bersama untuk mendistribusikan hasil produksi yang tertahan. Hal ini berpotensi menyebabkan kemacetan dan kelangkaan transportasi logistik. Kritik juga ditujukan pada kebijakan yang dinilai bertentangan dengan target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden.
Selain kritik, Bambang Haryo juga memuji kebijakan-kebijakan lain pemerintah untuk mengurai kemacetan pemudik, seperti perpanjangan libur sekolah, kebijakan Work From Anywhere (WFA), dan percepatan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Dia berpendapat bahwa kebijakan ini memungkinkan pemudik untuk lebih fleksibel dalam menentukan waktu perjalanan mereka.
Meskipun ada kebijakan mudik gratis dan peningkatan kapasitas angkutan, Bambang Haryo menekankan bahwa kemacetan hanya terjadi di sebagian jalur utama di Pulau Jawa. Dia menyarankan agar kebijakan pembatasan tidak diterapkan secara menyeluruh dan pemerintah harus mengoptimalkan jalur utama dan tol yang ada untuk mengatasi kemacetan tanpa melarang operasional angkutan barang.
Bambang Haryo mengusulkan agar pemerintah juga mengatur pola perjalanan yang lebih fleksibel dan memanfaatkan jalur kereta api di wilayah selatan lebih maksimal. Dia berharap pemerintah dapat mengevaluasi kembali kebijakan tersebut agar tidak menghambat ekonomi dan tetap menjaga kelancaran arus logistik.
