Pemerintah Indonesia, melalui Kantor Presiden, telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait skandal korupsi ekspor dan impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Penyelidikan oleh Kejaksaan Agung mengungkap dugaan manipulasi bahan bakar yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping. Kepala Biro Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.
Hasan menyatakan bahwa tindakan tegas terhadap korupsi merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi di berbagai sektor, termasuk lembaga negara dan BUMN. Pemerintah mendukung upaya Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi sebagai bagian dari agenda Presiden Prabowo. Selain penegakan hukum, pemerintah juga mendorong Pertamina, baik di induk maupun anak perusahaannya, untuk melakukan reformasi dalam tata kelola perusahaan menyusul skandal ini, dengan harapan dapat memperkuat perusahaan dan meningkatkan profesionalisme.
Pertamina, sebagai pilar ekonomi utama Indonesia, dianggap memiliki peran penting dan harus diawasi dengan baik. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus penipuan bahan bakar dan reformasi sektor migas. Dia menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi sektor migas demi kepentingan publik yang lebih besar. Para pejabat meyakini bahwa membersihkan operasional Pertamina adalah langkah penting untuk memastikan perusahaan memiliki tata kelola yang baik dan dapat beroperasi secara transparan.
