Sistem demokrasi merupakan alat penting untuk menciptakan kemakmuran bagi warga negara. Dibandingkan dengan sistem lain, demokrasi dianggap sebagai sistem yang mampu menghormati hak-hak warga negara, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, dan memfasilitasi representasi antara pemimpin dan rakyat. Namun, dalam kenyataannya, implementasi demokrasi masih jauh dari harapan ideal. Banyak kepala daerah terpilih yang terlibat dalam kasus korupsi, melanggar janji-janji kampanye, dan tidak mampu memenuhi substansi demokrasi.
Data menunjukkan bahwa sejumlah kepala daerah terjerat kasus korupsi, dengan berbagai modus operandi seperti gratifikasi, jual beli jabatan, pungutan liar, hingga tindak pidana pencucian uang. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa proses pemilihan kepala daerah seringkali menghasilkan pemimpin korup. Selain itu, tingginya biaya politik dalam kampanye dan pemilihan kepala daerah, serta keterlibatan anggota DPRD dalam mengatur kebijakan dan program kepala daerah, merupakan faktor-faktor yang berkontribusi pada anomali dalam pilkada.
Proses rekomendasi transaksional, biaya politik yang tinggi, serta keterlibatan DPRD dalam pengambilan keputusan menjadi salah satu alasan utama terjadinya korupsi kepala daerah. Selain itu, gaji yang kecil bagi kepala daerah, yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan jabatan di sektor swasta, turut memperparah kondisi ini. Dengan budaya politik yang masih rendah di masyarakat, terutama terkait money politics, diperlukan komitmen dari elite politik, calon kepala daerah, dan penyelenggara pilkada untuk mengurangi biaya politik yang tinggi dan mengatasi masalah korupsi yang terus meningkat. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan dalam pilkada guna meningkatkan kualitas demokrasi serta meminimalisir kasus korupsi kepala daerah yang terus terjadi.
