Pemecatan terhadap seorang advokat tidak bisa dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas, menurut Presiden Perkumpulan Penasehat Hukum Nusantara (PPHN), Hendra Gunawan. Pemecatan advokat hanya dapat dilakukan setelah melalui proses sidang etik yang sah, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kode etik profesi advokat. Sidang etik dijelaskan oleh Hendra sebagai mekanisme yang wajib dijalani untuk memastikan setiap tindakan atau dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh advokat dapat diperiksa dan diputuskan secara objektif, sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Hendra menegaskan bahwa sidang etik memberikan hak kepada advokat yang bersangkutan untuk membela diri atas tuduhan yang ditujukan kepadanya. Selain sebagai forum untuk memastikan ketaatan terhadap kode etik profesi, sidang etik juga dianggap sebagai langkah untuk melindungi hak-hak advokat dalam menjalankan tugasnya sebagai pembela hukum. Hendra mengingatkan bahwa pemecatan advokat tanpa melalui sidang etik dapat berdampak merugikan bagi integritas profesi hukum secara keseluruhan. Proses sidang etik dianggap penting untuk memberikan keputusan yang adil dan berdasarkan bukti yang ada, serta mencegah tindakan yang dapat merusak reputasi profesi hukum. Kode etik profesi advokat yang diatur oleh organisasi profesi memiliki tujuan untuk memastikan setiap advokat bertindak dengan profesionalisme, moralitas, dan integritas tinggi. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap kode etik harus ditangani melalui mekanisme yang jelas dan transparan, yaitu sidang etik, yang memberikan kesempatan bagi advokat untuk melakukan pembelaan. Proses pemecatan advokat harus didasari oleh dasar yang kuat dan tidak boleh berdasarkan keputusan terburu-buru atau tanpa prosedur yang benar. Sidang etik dianggap sebagai sarana untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.