Dalam dunia hukum Indonesia, istilah Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) sering menjadi topik perbincangan. Meski keduanya terkait dengan tata kelola negara, kedua cabang hukum ini memiliki perbedaan mendasar. Advokat Hendra Gunawan, yang berpengalaman dalam menangani berbagai kasus hukum, menjelaskan perbedaan tersebut dalam wawancara eksklusif dengan Deliknews.
Menurut Hendra Gunawan, HTN adalah cabang hukum yang mengatur struktur, organisasi, dan fungsi negara, termasuk hubungan antara lembaga-lembaga negara dengan individu. HTN berfokus pada pembagian kekuasaan negara antara lembaga seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta hak-hak dasar warga negara yang diatur dalam konstitusi. Lebih lanjut, HTN juga mencakup pengaturan prinsip-prinsip dasar negara, yang menjadi landasan bagi tindakan dan kebijakan negara. Ini adalah hukum yang membentuk kerangka dasar negara, termasuk pengaturan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi yang harus dijalankan oleh lembaga negara.
Sementara HAN adalah hukum yang mengatur bagaimana pemerintah menjalankan administrasi negara, termasuk kebijakan publik dan pelayanan kepada masyarakat. HAN berfokus pada hubungan hukum antara pemerintah dengan individu atau badan hukum dalam konteks administratif, yang mencakup penerbitan keputusan administrasi, peraturan, dan tindakan administratif lainnya yang berkaitan dengan kebijakan negara.
Perbedaan utama antara HTN dan HAN terletak pada objek pengaturannya. HTN lebih mengatur tentang struktur dan pembagian kekuasaan negara yang terikat pada konstitusi, sedangkan HAN lebih mengarah pada prosedur administratif yang harus diikuti oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan negara. Meskipun keduanya memiliki ruang lingkup yang berbeda, HTN dan HAN saling melengkapi dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik. HTN memberikan dasar hukum dan prinsip dalam pengelolaan negara, sementara HAN memastikan bahwa pelaksanaan administrasi negara berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Penting bagi masyarakat dan praktisi hukum untuk memahami perbedaan ini agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum di bidang tata negara dan administrasi negara. Dengan penjelasan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya kedua cabang hukum ini dalam memastikan jalannya pemerintahan yang adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
