DPR RI memberikan apresiasi pada kebijakan pemerintah terkait peningkatan anggaran KUR pada tahun 2025 menjadi Rp 300 triliun. Langkah ini menunjukkan dukungan yang kuat terhadap UMKM sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional. Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menegaskan bahwa pemodalan memiliki peran penting dalam mengembangkan usaha kecil agar dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Namun, ia menekankan pentingnya penyaluran KUR yang tepat sasaran serta mengusulkan supaya Kementerian UMKM menjadi leading sector dalam proses distribusi KUR.
Lebih lanjut, Bambang Haryo menyoroti skema penyaluran KUR yang seharusnya lebih memprioritaskan usaha ultra mikro, mikro, dan kecil. Koordinasi dengan Kementerian UMKM diharapkan dapat memperluas penyaluran KUR dan memastikan bunga yang rendah untuk sektor-sektor tersebut. Ia juga menyoroti pentingnya suku bunga KUR yang harus lebih rendah dibandingkan bunga perbankan serta mengkritisi persyaratan agunan yang terlalu membebani pelaku usaha kecil.
Dalam perspektifnya, Bambang Haryo juga menyoroti kebijakan pemerintah Malaysia terkait UMKM yang dapat dijadikan contoh untuk diterapkan di Indonesia. Peran UMKM sebagai penyumbang terbesar terhadap PDB dan penyerap tenaga kerja hingga 97 persen menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan perlu memberikan perhatian yang cukup bagi Kementerian UMKM guna membantu membangun dan mengawasi UMKM di Indonesia. Jika UMKM berkembang, potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tercapai sesuai dengan target yang diharapkan.
