Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional di Istana Kepresidenan Bogor. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menegaskan pentingnya pertahanan nasional untuk keamanan negara dan perlindungan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dewan Pertahanan Nasional, yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, baru diimplementasikan melalui Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024. Prabowo menjelaskan bahwa Dewan Pertahanan Nasional memiliki peran krusial dalam menentukan kebijakan pertahanan negara selama periode 5 tahun. Dalam proses finalisasi struktur organisasi dan tata kerja, Dewan Pertahanan Nasional telah membentuk tiga kedeputian untuk mendukung operasionalisasi lembaga tersebut. Ketua Harian Dewan Pertahanan, Sjafrie Sjamsoedin, melaporkan bahwa Dewan Pertahanan Nasional dapat memberikan rekomendasi kebijakan dan tindakan strategis kepada Presiden Republik Indonesia.