Pada Selasa, 21 Januari 2025, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan sejumlah prestasi dan kebijakan strategis di sektor perumahan yang telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pernyataan pers, Maruarar melaporkan kemajuan pembangunan di Ibukota Negara Kepulauan (IKN) dan Kemayoran, serta kebijakan pro-rakyat di sektor perumahan.
Pembangunan 27 menara dan sejumlah rumah di IKN telah selesai dan siap diresmikan dalam waktu dekat. Kemajuan pembangunan juga disampaikan di Desa Atlet Kemayoran. Maruarar menyatakan bahwa beberapa menara di Kemayoran akan diresmikan pada bulan April dengan total 10 menara di akhir bulan tersebut.
Presiden Prabowo memberikan arahan bahwa kebijakan perumahan harus mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Maruarar menegaskan pentingnya kebijakan tersebut dengan menyebut bahwa penyewaan terendah adalah untuk MBR, diikuti oleh ASN, dan yang terakhir adalah komersial.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama kementerian lain merancang kebijakan konkret untuk membantu MBR, termasuk penghapusan Biaya Persetujuan Bangunan (PBG) atau IMB. PBG sekarang diproses dalam 10 hari untuk keluarga berpenghasilan rendah. Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga dihapuskan untuk MBR dengan pendapatan di bawah Rp8 juta per bulan.
Keputusan ini menunjukkan komitmen pada kebijakan pro-rakyat dan kesediaan untuk mempercepat proses perizinan dalam sektor perumahan. Tindakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan mendukung pembangunan infrastruktur perumahan yang lebih inklusif.
