Hasil pemantauan tindak lanjut pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pemerintah Kabupaten Solok tahun 2023 menunjukkan bahwa masih ada 38 rekomendasi yang belum terselesaikan. Dari jumlah tersebut, 30 rekomendasi dianggap belum selesai atau tidak sesuai dengan harapan, sedangkan delapan rekomendasi lainnya belum mendapat tindak lanjut sama sekali. Temuan ini mencakup hasil pemeriksaan dari tahun 2020 hingga 2022.

Rekomendasi yang belum terpenuhi meliputi berbagai aspek, seperti belanja barang dan jasa, perjalanan dinas, pembelian BBM, penggantian suku cadang, data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan proyek konstruksi yang putus kontrak. Di antara temuan tersebut juga termasuk pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kekurangan volume pengadaan Jalan Usaha Tani (JUT), kelebihan pembayaran biaya personel pada jasa konsultansi pengawasan, ketidaksesuaian mutu pekerjaan, dan denda keterlambatan yang belum dikenakan pada proyek pembangunan.

Ketidaklengkapan dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Solok dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan pemerintahan. Langkah-langkah yang konkret diharapkan segera diambil untuk menyelesaikan rekomendasi ini guna menciptakan pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel.