Malaka, NTT, deliknews – Jalan raya merupakan srana parasara arus lalulintas masyarakat, termasuk jembatan dan deker sebagai penghubung jalan.
Maka dari itu, terputusnya jembantan kecil berukuran sekitar 6 M, penghubung jalan ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin dari Pemerintahan Kabupaten Malaka melalui Dinas PUPR tidak tinggal diam.
Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, SH. MH melalui Kapela Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakya (PUPR) Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, mengatakan terputusnya jembatan kecil penghubung jalan Warga dari kota Betun ke Lintas Batas Negara Motamasin itu, dari Pemkab Malaka tidak tinggal diam. Kata Kadis PUPR Malaka, Paul Miky, di ruang kerjanya, Senin (1/7/2024)
” Patut kita ketahui bersama bahwa teputus Jembatan kecil penghubangan jalan ke Lintas batas itu, adalah Jalan propinsi. Sehingga sesuai dengan prosedural nya itu, kewenagan di pemerintahan Propinsi.
Walaupun kewenangan jalan dan jembatan yang putus dari Propinsi, tetapi yang digunakan jalan dan jembatan itu masyarakat Malaka, maka upaya kita membangun komonikasi dengan Dinas Propinsi untuk mengatasi terputusnya Jembatan Morukren tersebut.” kedatinya.
Menurut Kadis PUPR Malaka, Jalan dan jembatan sebagai penghubung aruslalintas merupakan srana prasarana Vital masyakarat yang tidak dapat diabaikan. Sehingga setelah terjadi putusnya jembatan kecil pada tanggal 1 Juni 2024 lalu, langsung tanggapi dari Dinas untuk menagani secara darut, terus langsung menghubungi Dinas PUPR Propinsi. Tandas Paul Miky.
“Upaya kita sementara membuat jalan darurat menggunakan Bos cover, sehingga bisa melancarkan kembali aruslalintas masyakarakat, agar tidak menghabat roda perekonomian masyarakat. Langkah alternatif membangun jalan sementara mengunakan Boscover ini, sambil menanti pembangunan permanen yang ditangani oleh Propinsi,” Terangnya.
Lanjut Kadis; Pekerjaan yang dilakukan ini, juga kita libatkan dari pihak Inspektorat Kabupaten Malaka, selaku Dinas Pengawasan Pembangunan Infrastruktur dan Keuangan negara yang ada di daerah. Pasalnya.
Demikian itu, Kepala Dinas Inspektorat Kabupaten Malaka, Remigius Leki, ditemui media ini, menyatakan untuk terputus jembatan penghubung jalan aruslalintas masyrakat dari Kabupaten ke Kecamatan hingga Litas Batas Negara (LBN) RI-RDTL itu, memang sangat dibutuhkan.
Akan tetapi kembali ke prosedur- Nya Jalan dan terputusnya jembatan itu adalah kewenagan di Propinsi. Maka dari itu, kita harus berpatokan pada aturan sehingga tidak salah dalam pelaporan dikemudian hari. Ungakap kadis Inspektorat di Betun, Senin (1/7/2024)
” Terputusnya jembatan jalan Morekren itu memang kewenagan dari Propinsi, tetapi kalau secara kebutuhannya di Kabupaten Malaka, sehingga kita harus berupaya agar masyarakat tidak mengalami kemacetan dalam roda perekonomian mereka.
Selain rodah ekonomi, juga termasuk urusan administrasi pemerintahan yang ditingkat kecamatan dan desa. Oleh sebab itu dari Inspektorat mengingikan supaya terputusnya jembatan Morukren bisa diupayakan dari kita di Kabuapten Malaka, sambil menanti tindak lanjutan dari Propinsi, pungkasnya.(Dami Atok)
