Inisiator Golkar Muda Nusantara Bersatu (GMNB) Riko Lesiangi menyatakan perlunya perbaikan sistem seleksi Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang masih terlalu dipengaruhi oleh kepentingan politik. Menurut Riko, penyusunan laporan keuangan membutuhkan perjuangan ekstra, dan kelemahan dalam sistem serta keterbatasan sumber daya manusia (SDM) hanya menambah permasalahan demi kepentingan politik, baik dari legislatif maupun eksekutif, yang dominasinya berasal dari kader partai politik.
Riko menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada kalangan profesional untuk menjadi Anggota BPK RI, agar lembaga ini dapat menjaga independensi, integritas, dan profesionalisme. Menurutnya, sistem yang memilih calon Anggota BPK RI dari jalur partai politik adalah kelemahan yang harus segera diperbaiki, karena berpotensi menyebabkan praktik korupsi akibat adanya konflik kepentingan.
BPK RI adalah salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Oleh karena itu, Anggota BPK RI haruslah orang-orang yang kompeten, berpengalaman, memiliki integritas tinggi, bebas dari keterikatan partai politik, dan berprofesional dalam bidang audit keuangan.
Riko juga menyoroti praktik seleksi anggota badan audit nasional di negara maju yang melibatkan komite akuntan publik untuk menilai kredibilitas, kompetensi, dan integritas calon Anggota BPK. Dia menekankan pentingnya menyajikan laporan keuangan negara secara akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).
DPR RI telah merencanakan untuk melakukan seleksi calon Anggota BPK RI periode 2024-2029. Proses seleksi akan dimulai pada 20 Juni 2024 hingga 4 Juli 2024. Riko berharap agar proses seleksi ini dapat menghasilkan Anggota BPK RI yang berkualitas dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
Artikel ini ditulis oleh Agatha Olivia Victoria dan disunting oleh Agus Salim. Copyright © ANTARA 2024.
