Pramono Ubaid Tanthowi, Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), menyatakan bahwa lembaganya akan memulai pemantauan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 pada bulan Agustus mendatang. Menurut Pramono, pemantauan Komnas HAM pada Pilkada 2024 akan dilakukan sejak tahap sebelum hingga sesudah pilkada, berbeda dengan pemantauan pada pemilu lima tahun yang lalu.
Pramono juga menyampaikan bahwa saat ini Komnas HAM sedang merumuskan fokus pemantauan, dengan salah satu fokusnya adalah potensi konflik. Ia mengungkapkan bahwa potensi konflik pada pilkada lebih besar dibandingkan dengan pemilu, terutama terkait dengan politik identitas di wilayah-wilayah yang majemuk seperti Sumatera Utara, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Barat.
Langkah tersebut diambil sebagai upaya pencegahan terjadinya konflik pada Pilkada Serentak yang akan digelar pada 27 November 2024 di seluruh Indonesia. Komnas HAM ingin mengidentifikasi potensi masalah sejak dini dan mencegah terjadinya konflik dengan berbagai indikator yang tersedia.
Sebagai lembaga yang telah berpartisipasi dalam memantau pemilu dan pilkada sejak tahun 2014 hingga 2020, Komnas HAM berkomitmen dalam memastikan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Mereka telah menyampaikan catatan hasil pemantauan dan rekomendasi evaluasi terkait pemilu dan pilkada sebelumnya.
Jadwal tahapan Pilkada 2024 telah ditentukan, mulai dari pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan hingga pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara. Semua tahapan tersebut akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan untuk memastikan terselenggaranya Pilkada Serentak 2024 dengan baik.