Ombudsman RI telah menangani 242 laporan masyarakat terkait dengan pelayanan publik di Sektor Perekonomian I periode 2021—2024. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari tugas pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menjelaskan bahwa Sektor Perekonomian I meliputi perdagangan, perindustrian, logistik, pertanian, pangan, perbankan, asuransi, penjaminan, pengadaan barang-jasa, perpajakan, pabean, dan cukai.
Dari 242 laporan yang diterima, sebanyak 133 laporan atau 55 persen sudah diselesaikan, sementara 109 laporan atau 45 persen sedang dalam proses penyelesaian. Yeka berharap dapat menyelesaikan 20 laporan pada bulan ini agar Ombudsman RI dapat terus memberikan kepastian dan keadilan kepada masyarakat.
Laporan yang telah diselesaikan meliputi 52 laporan dari tahun 2021, 46 laporan dari tahun 2022, 30 laporan dari tahun 2023, dan 5 laporan dari tahun 2024. Sedangkan laporan yang masih berproses terdiri atas 10 laporan dari tahun 2021, 43 laporan dari tahun 2022, 30 laporan dari tahun 2023, dan 26 laporan dari tahun 2024.
Salah satu laporan yang masih dalam proses adalah terkait dengan layanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), yang menyangkut kesulitan dalam penebusan dana pensiun. Yeka menegaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat penyalahgunaan dana di Tapera, namun masalahnya terkait dengan redemption.
Oleh karena itu, masyarakat yang mengalami kesulitan dalam pencairan dana Tapera diharapkan segera melapor ke Ombudsman RI. Yeka menjamin bahwa laporan akan diselesaikan dalam waktu 3 x 24 jam.
Artikel ini ditulis oleh Agatha Olivia Victoria dan diedit oleh D.Dj. Kliwantoro. Copyright © ANTARA 2024.
