Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna H. Laoly menyatakan bahwa pemahaman hukum yang tinggi di kalangan masyarakat di Sulawesi Selatan (Sulsel) dapat memberikan dukungan yang besar bagi iklim investasi di provinsi tersebut.
Yasonna menyebutkan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan modal penting bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan global. Ia menekankan bahwa tingkat kesadaran hukum yang tinggi di suatu daerah akan mendukung investasi dan komitmen pemerintah untuk memperbaiki sektor investasi melalui kemudahan berusaha.
Sebanyak 33 desa/kelurahan sadar hukum di Sulsel telah diresmikan oleh Yasonna di Makassar. Langkah tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara hukum. Yasonna juga menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap hukum dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan aman.
Dalam kesempatan tersebut, Yasonna juga berharap bahwa peresmian desa/kelurahan sadar hukum di Sulsel dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakatnya. Dengan peningkatan jumlah desa/kelurahan sadar hukum di Sulsel menjadi 81, diharapkan masyarakat dapat mengikuti jejak dalam memahami pentingnya hukum.
Kemenkumham juga telah melakukan berbagai upaya dalam membina kepatuhan hukum masyarakat, melalui penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan bantuan hukum gratis. Selain itu, Kemenkumham juga mendukung peran kepala desa dan lurah sebagai juru damai dalam mengembangkan ekonomi wilayahnya, terutama dalam sektor pariwisata, investasi, dan pembukaan lapangan kerja.
Penghargaan juga diberikan kepada Kepala Desa/Lurah yang telah berperan aktif, dengan dua perwakilan dari Sulsel yang meraih penghargaan dalam ajang Paralegal Justice Awards (PJA). Melalui langkah-langkah ini, diharapkan bahwa kesadaran hukum masyarakat di berbagai daerah di Indonesia dapat terus ditingkatkan demi menciptakan kehidupan yang aman, tertib, damai, dan sejahtera.
