Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana, mengharapkan implementasi mekanisme pengawasan Five-Point Consensus (5PC) dalam upaya memantau resolusi perdamaian di Myanmar dapat dilakukan melalui pembentukan satuan tugas. Hal ini disampaikannya setelah menghadiri sidang pleno pertama ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus Ke-15 di Jerudong, Brunei Darussalam, dengan tema “Strengthening ASEAN Cyber Resilience through Parliamentary Cooperation: Towards a Future of Safe and Vibrant Digital Economy.”
Putu menyatakan pentingnya pembentukan satuan tugas untuk memonitor implementasi resolusi perdamaian di Myanmar, sesuai dengan kesepakatan yang dihasilkan dalam Sidang Umum AIPA Ke-44 di Jakarta pada Agustus 2023. Ia berharap komunikasi antarparlemen dalam AIPA Caucus Ke-15 dapat mendorong gagasan pembentukan task force untuk mengawal proses demokratisasi di Myanmar menuju level komite eksekutif.
Menurut Putu, langkah ini dapat memastikan bahwa resolusi yang dihasilkan dalam sidang umum AIPA sebelumnya dapat diimplementasikan dengan baik. AIPA Caucus Ke-15 sendiri diadakan di Brunei Darussalam pada 10 hingga 12 Juni 2024, sebagai forum antarparlemen se-ASEAN untuk memastikan implementasi resolusi-resolusi yang telah disepakati sebelumnya.
Semua upaya ini diharapkan dapat membawa kemajuan dalam proses demokratisasi dan perdamaian di Myanmar, serta memperkuat kerjasama antarparlemen di ASEAN.