Pada masa Orde Baru, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Golkar memang menjadi rival yang sengit, dimana Golkar mendominasi hampir seluruh level legislatif, terutama di DPR. Meski secara nasional PPP selalu kalah telak, namun partai ini masih mampu meraih kemenangan yang prestisius di beberapa provinsi yang merupakan arena persaingan sengit antara Golkar dan PPP.
Contohnya, pada Pemilu 1977 PPP berhasil memenangkan di D.I. Aceh dan DKI Jakarta. Kemenangan ini terbilang fenomenal mengingat pada saat itu Golkar memiliki dukungan yang kuat dari tiga pilar utama: ABRI, birokrasi, dan Golkar itu sendiri. Tokoh-tokoh seperti Aisyah Aminy dan Ridwan Saidi menjadi “vokalis-vokalis” oposisi PPP di tengah sistem politik yang cenderung represif.
Meskipun PPP selalu berada di posisi kedua di bawah Golkar dalam perolehan suara secara nasional, namun partai ini tetap memiliki eksistensi yang berpengaruh dalam dinamika politik pada masa itu.
Namun, pada Pemilu 2024, PPP mengalami penurunan signifikan dalam perolehan suara, hanya meraih 3,87% atau 5.878.777 suara. Karena tidak mencapai ambang batas minimal 4% untuk kursi di DPR, PPP gagal mengirimkan wakilnya ke parlemen.
Meskipun demikian, PPP memiliki potensi besar dengan masih memiliki wakil di DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Secara historis dan struktural, PPP masih memiliki kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk meraih kembali kepercayaan pemilih dan mengembalikan martabatnya sebagai partai nasional.
Sekjen PPP, Muhamad Arwani Thomafi, menekankan pentingnya fokus pada memperkuat keorganisasian dan eksistensi partai pasca-Pemilu 2024. Dengan upaya tersebut, peluang PPP untuk kembali menduduki kursi di DPR RI pada Pemilu 2029 tetap terbuka.