Pemerintah Indonesia telah mengusulkan penggunaan pembiayaan campuran (blended finance) untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) internasional. Hal ini disebabkan oleh perkiraan kebutuhan dana yang besar, yaitu sekitar 4 triliun dolar AS per tahun.
Wakil Menteri Luar Negeri RI, Pahala Mansury, mengatakan bahwa untuk mencapai target SDGs, diperlukan kerja sama dalam pembiayaan pembangunan tidak hanya dari pemerintah saja. Mobilisasi dana untuk SDGs perlu dilakukan secara lebih optimal melalui kolaborasi antara pemerintah, institusi keuangan internasional, bank pembangunan multilateral, lembaga filantropi, dan lembaga swasta.
Pihaknya mengakui bahwa kerja sama pembangunan internasional saat ini menghadapi banyak tantangan, termasuk peningkatan bantuan pembangunan yang terkonsentrasi untuk menangani pandemi COVID-19, dampak konflik Rusia-Ukraina, dan krisis pengungsi di negara donor. Dukungan terhadap negara miskin pun mengalami penurunan, sehingga diperlukan upaya yang lebih besar untuk mobilisasi sumber daya.
Masalah utama yang perlu ditangani meliputi penciptaan lapangan kerja, kemiskinan, dan perubahan iklim. Pahala Mansury juga mendorong negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk aktif berperan sebagai negara donor dalam mendukung kerja sama pembangunan internasional guna mencapai SDGs.
Di Indonesia, telah dibentuk Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesian Agency for International Development (Indonesian AID) pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa negara berkembang juga dapat berperan sebagai donor meskipun dengan skala yang lebih kecil dibandingkan dengan negara maju.
Pada konferensi terakhir di Bali, Indonesia menjadi tuan rumah DLC setelah sebelumnya dilaksanakan di Oslo, Norwegia. Pertemuan tersebut dihadiri oleh sekitar 80 peserta dari negara donor, organisasi pemikir, dan lembaga pembangunan internasional. Diharapkan bahwa forum ini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam pembangunan global sebagai negara donor sekaligus perwakilan negara berkembang.